www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Selatan

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ini Transaksi Pemda yang Wajib Gunakan Sistem Non Tunai Sejak ...

Posted by On 21.13

Ini Transaksi Pemda yang Wajib Gunakan Sistem Non Tunai Sejak ...

Ekonomi dan Bisnis

Ini Transaksi Pemda yang Wajib Gunakan Sistem Non Tunai Sejak Awal Tahun 2108

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Transaksi Non Tunai oleh Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Bank BPD Kalsel

Ini Transaksi Pemda yang Wajib Gunakan Sistem Non Tunai Sejak Awal Tahun 2108banjarmasinpost.co.id/acmKepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel Harymurthy Gunawan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Transaksi Non Tunai oleh Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Bank BPD Kalsel di dukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel.

Nantinya semua jenis transaksi keuangan Pemerintah Daerah se-Kalsel akan dilakukan melalui sistem non tunai dan dikelola oleh Bank BPD Kalsel.

Beberapa transaksi yang dimaksud yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak restoran, hotel dan hiburan, retribusi sewa pasar dan toko, serta penerimaan pembayaran perizinan.

Baca: Pemerintah Daerah se-Kalsel Tandatangi MoU Transaksi Non Tunai dengan Bank Kalsel

Dijelaskan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel Harymurthy Gunawan, hal ini merupakan rangkaian dari kebijakan Bank Indonesia sukseskan gerakan non tunai di seluruh Indonesia.

Beberapa hal utama yang dipertimbangkan dan menjadi latar belakang MoU yaitu dari sisi Governance. Transaksi keuangan Pemerintah di daerah selama ini masih cukup banyak gunakan transaksi tunai.

Bahkan masih sering terjadi hal yang tidak akurat an tara data dan realisasinya. "Jadi sekarang harapannya transaksi ini terdata dan akurat dan transparan," kata Harymurthy.

Baca: Suami Berselingkuh dengan Jennifer Dunn, Ini Kronologi Kejadian Awal Ketahuannya

Hal ini dilakukan memang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, yang menghimbau agar seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran serta bendahara penerimaan dan pengeluaran pembantu dilakukan secara non tunai sejak Senin (1/1/2018).

Penulis: Achmad Maudhody Editor: Edinayanti Sumber: Banjarmasin Post Ikuti kami di Guru Perempuan Paksa Muridnya Berhubungan Badan! Ancamannya Bikin Mikir Dua Kali Sumber: Google News | Berita 24 Kalsel

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »