www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Selatan

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

15 Perusahaan Tambang Berkomitmen Pasok 25% DMO

Posted by On 05.51

15 Perusahaan Tambang Berkomitmen Pasok 25% DMO

Rangga Prakoso / FMB Selasa, 3 April 2018 | 18:40 WIB

Jakarta - Sebanyak 15 perusahaan tambang batu bara menyatakan komitmennya terkait alokasi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Hal ini disampaikan masing-masing direksi dari ke-15 perusahaan itu dalam rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hari ini.

Adapun 15 perusahaan itu yakni PT Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Primacoal, PT Kideco Jaya Agung, PT Indominco Mandiri, PT Antang Gunung Maratus, PT Borneo Indobara, PT Insani Bara Perkasa, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Mandiri Inti Perkasa, PT Pesona Katulistiwa Nusantara, PT TRUbaindo Coal Mining, dan PT Bumi Rantau Energi.

Direktur SDM dan Umum Bukit Asam Joko Pramono mengatakan pihaknya sudah mengaloka sikann minimal 25 persen dari rencana produksi untuk DMO. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Dia mengungkapkan telah melakukan mitigasi risiko terkait penetapan harga khusus batu bara DMO. Hanya saja dia tidak membeberkan seperti apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya dua harga jual batu bara.

"Kami lakukan upaya efisiensi. Untuk DMO 25 persen kita komitmen," kata Joko di Jakarta, Selasa (3/4).

Semenjak Maret kemarin, pemerintah telah menetapkan harga khusus batu bara sebesar US$70/ton. Harga tersebut hanya berlaku bagi pasokan pembangkit listrik di dalam negeri. Sedangkan harga batu bara untuk ekspor dan pasokan industri lain merujuk pada harga batubara acuan (HBA) yang ditetapkan pemerintah.

Penetapan harga khusus itu berlaku bila HBA diatas atau sama dengan US$70/ton. Bila HBA di bawah US$70/ton maka transaksi batu bara untuk pembangkit listrik merujuk pada HBA tersebut. Harga khusus bagi pembangkit ditetapkan seiring dengan me nguatnya HBA yang tembus US$100/ton. Kondisi tersebut berpengaruh pada PLN lantaran 50 persen pasokan listrik berasal dari pembangkit berbahan bakar batu bara. Pasalnya tarif listrik ditetapkan pemerintah tidak mengalami perubahan hingga akhir 2019 nanti.

Direktur Pemasaran Adaro Indonesia Hendri Tan menuturkan pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi PLN dengan menguatnya harga batu bara. Keputusan dua harga batu bara telah disikapi perusahaan dengan melakukan efisiensi. Dia pun menegaskan komitmen alokasi DMO 25 persen. "Kami akan patuh dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung elektrifikasi ini," tuturnya

Sementara itu Presiden Direktur Arutmin Ido Hutabarat mengungkapkan pihaknya mengklaim pemasok batu bara terbesar ke PLN. Tahun lalu misalnya volume batu bara yang dikirim ke PLN mencapai 6,1 juta ton. Sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi 7,4 juta ton. Dia mengakui terjadinya penurunan pendapatan dengan pemberlakuan harga khusus terhitung mulai 12 Maret kemarin. Namun dia menegaskan tetap berkomitmen memasok kebutuhan PLN.

"Penurunan kesempatan pendapatan kami adalah US$67,8 juta, atau kira-kira Rp 920 miliar. Kami sebagai kontraktor pemerintah selalu mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Potensi kehilangan pendapatan juga diungkapkan oleh Direktur Kaltim Prima Coal Eddie J. Soebari. Dia menyebut sekitar Rp 2,5 triliun potensi pendapatan yang hilang dengan pemberlakuan harga khusus. Pasalnya KPC mengalokasikan sekitar 12,7 juta ton untuk DMO.

"Itu 12,7 juta ton yang harus kami pasok ke PLN. Dengan ketetapan harga US$ 70 per ton, ada potensi kehilangan pendapatan Rp 2,5 triliun," ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama Kideco Jaya Agung Kurnia Ariawan membeberkan dalam enam tahun terakhir sudah memasok batu bara ke PLN lebih dari 9 juta ton. Jumlah tersebut sesuai dengan 25 persen DMO yang ditetapkan dari tingkat produksi sekitar 32 juta ton. Sedangkan p erhitungan dampak dua harga batu bara, menyebut kehilangan pendapatan sekitar Rp1,1 triliun. "Kami sebagai perusahaan Indonesia, kami mendukung program pemerintah mengenai DMO sesuai keputusan menteri," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron Pasaribu yang bertindak sebagai pimpinan rapat menuturkan penetapan harga khusus batu bara telah dibahas bersama pemerintah. Setelah mendengar paparan dari pelaku usaha, pihaknya menjadwalkan rapat yang sama namun menghadirkan PLN dan Kementerian ESDM.

"Awalnya kesepakatannya di sini supaya tarif listrik tidak naik, karena 55 persen pembangkit bergantung ke batu bara. Kalau mau naikin tarif listrik silakan, tapi kita cari solusi bagaimana caranya enggak naikan tarif. Makanya kita mengetuk, bagaimana perusahaan batu bara berkontribusi untuk tidak menaikkan tarif listrik," ujarnya.


Sumber: BeritaSatu.com Sumber: Google News | Berita 24 Kalsel

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »