www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Disdikbud Kalsel Turunkan 90 Pengawas Antisipasi Guru Berpaham ...

Posted by On 11.28

Disdikbud Kalsel Turunkan 90 Pengawas Antisipasi Guru Berpaham ...

Ilustrasi Radikal

Paham Radikalisme (Foto: youtube)
Banjarhits.id, Banjarmasin - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menurunkan 90 pengawas untuk memantau gerak-gerik tenaga pendidik dan kepala sekolah di lingkup SMA sederajat di Kalsel. Menurut Kepala Disdikbud Kalsel, M Yusuf Effendi, para tenaga pengawas ini mengantisipasi masuknya paham radikal dan terorisme di ranah pendidikan.Selain itu, kata Yusuf, Pemprov Kalsel memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter peserta didik sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pendidikan Alquran. "Kalau ada guru radikal itu merupakan tanggung jawab kep ala sekolah," ucap Yusuf Effendi kepada banjarhits.id, Minggu (20/5/2018).Ia berkata hal ini mesti diimplementasikan oleh tenaga pendidik, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai garda terdepan dalam melakukan pembinaan peserta didik. Toh, Yusuf mengklaim kondisi pendidikan di Kalsel relatif aman dari penyebaran paham radikalisme dan terorisme."Kami selalu ada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah untuk memantau permasalahan di setiap sekolah," ujar Yusuf Effendi.Yusuf mengimbau para guru agar waspada terhadap penyebaran paham-paham radikal yang bisa menjerumuskan ke kehancuran. Menurut dia, semua pihak harus berpegang teguh pada regulasi dan Pancasila.Ia pun menyinggung soal aktivitas eks simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalsel yang masih berdakwah secara perorangan tanpa membawa label HTI. Apalagi, eks juru bicara HTI Kalsel, Hidayatullah Akbar, sempat berkata anggota HTI tetap menyampaikan dakwah sesuai profesinya, salah satunya guru.Menurut Yusuf, guru e ks simpatisan HTI perlu mendapat pengawasan ketat mengantisipasi penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila. “Kalau SD dan SMP itu wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,” ucap Yusuf.Ia tidak melarang guru ikut menyebarkan dakwah agama Islam asalkan sesuai ajaran Islam. Apabila terbukti ada indikasi penyebaran paham radikal dan separatis, Yusuf mengingatkan bisa diproses sesuai UU Aparatur Sipil Negara. “Bahkan kemungkinan terburuk dipecat,” Yusuf berkata (Muhammad Robby) Foto: KumparanSumber: Google News | Berita 24 Kalsel

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »