www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kalsel Tandatangani Komitmen Berantas Indikasi Korupsi di ...

Posted by On 17.26

Kalsel Tandatangani Komitmen Berantas Indikasi Korupsi di ...

Kalsel Bergerak

Kalsel Tandatangani Komitmen Berantas Indikasi Korupsi di Hadapan Mendagri

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut ikut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional

Kalsel Tandatangani Komitmen Berantas Indikasi Korupsi di Hadapan MendagriHumpro KalselPemprov Kalsel diwakili wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, perwakilan Polda Kalsel, dan Kajati Kalsel Ade Eddy Adhyaksa sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan Penandatanganan Kerja sama di hadapan Menteri dalam negeri, Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (07/05/ 2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut ikut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (07/05/2018).

Kali itu Pemprov Kalsel diwakili wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, perwakilan Polda Kalsel, dan Kajati Kalsel Ade Eddy Adhyaksa sebagai Aparat Penegak Hukum (APH). Penandatanganan dilakukan langsung di hadapan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Selain Kalsel, 33 provinsi lain di Indonesia pun turut mengirimkan perwakilan.

Penandatanganan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 700/8929/SJ, Nomor Kep-694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tentang koordinasi APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebelumnya ditandatangani pada 30 November 2017 lalu.

Latar belakang pentingnya kerjasama ini, di samping mandat dari pasal 385 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional negara yang mengamanatkan agar APIP dan APH berkoordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara APIP dan APH ini dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat. Terutama dalam hal yang berindikasi korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

APIP yaitu Inspektorat serta seluruh kepala daerah diingatkan agar memelihara komitmennya untuk memberantas korupsi sampai akar-akarnya.

Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Awi Sundari mengatakan di daerah sendiri nantinya bakal dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama APIP-APH di lingkup provinsi. APH yang bakal berpartisipasi nantinya yaitu bupati dan walikota, kejari serta Kapolres.

"Untuk ruang lingkup provinsi nanti yang akan memfasilitasi dari Pemprov Kalsel penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) diharapkan nantinya antara APIP dan APH bisa lebih bersinergi dalam memberantas tindak korupsi dan melakukan pencegahan kasus korupsi. (*/Aol)

Penulis: Milna Sari Editor: Murhan Sumber: Banjarmasin Post Ikuti kami di Polisi Amankan Wanita Penghibur Berseragam SD di Kaltim, Miris Tingkahnya Rusak Citra Pendidikan Sumber: Google News | Berita 24 Kalsel

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »