www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

PNS Diduga Korupsi dalam Pembebasan Lahan PT Adaro

Posted by On 21.53

PNS Diduga Korupsi dalam Pembebasan Lahan PT Adaro


Banjarhits.id, Banjarmasin - PT Adaro Indonesia agaknya belum tahu detail soal dugaan mark up pembelian tanah ruilslag di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Juru bicara Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, Risman, mengaku belum tahu detail pembayaran pembelian lahan tanah seluas 13 hektare itu.Namun, ia mengatakan pembebasan 13 hektare lahan ini memang untuk kepentingan Adaro Indonesia. Tanah seluas itu akan dibangun sport center dan layanan umum lain. “Memang Adaro mau membeli lahan milik warga dan Pemkab Balangan di wilayah Kecamatan Paringin Selatan. Soal nilai ganti rugi serta harga tanah, kami belum mengetahui detailnya,” kata Risman ketika dikonfirmasi banjarhits.id, Kamis (24/5).Kalaupun benar ada jual-beli t anah, Risman memastikan transaksi melalui transfer antar bank sesuai prosedur di Adaro. Risman kaget ketika mendengar ada dugaan transaksi jual beli lahan tak sesuai harga kesepakatan, yang dilakukan oleh Satgas Pelaksanaan Pengadaan Tanah bentukan Pemkab Balangan.“Saya baru mendengar sekarang, apalagi sampai ada dugaan pembobolan rekening bank segala di Bank Kalsel Paringin, wah saya dengar sekarang,” katanya. Adapun humas Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Izhar, belum merespons atas transaksi transfer pembelian tanah milik Adaro lewat Bank Kalsel.Sebanyak 19 warga di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, mengadukan persoalan ganti rugi lahan ke Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Warga mengeluhkan atas aset lahan yang dibeli Panitia Pembebasan Lahan Pemkab Balangan.Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan MAKI melaporkan dugaan keterlibatan oknum satgas pembebasan lahan Pemkab Balangan ke Kejati Kalsel. Menurut Boya min, tim pemebasan lahan diduga melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan tanah tukar guling milik Pemda Balangan dengan tanah milik warga untuk kepentingan PT Adaro Indonesia.“Yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 5-10 miliar,” kata Boyamin usai menyerahkan surat pengaduan ke Kejati Kalsel, Kamis (24/5). Sosok Boyamin pernah menangani kasus Bank Century dan menang ketika pra peradilan melawan KPK. Ia menduga aksi rasuah oknum pejabat Pemkab Balangan, ini dalam rentang waktu kejadian tahun 2017-2018 di Kabupaten Balangan.Dugaan korupsi bermula ketika satgas pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pemkab Balangan melakukan pembelian tanah milik warga seluas 13 hektar dalam satu hamparan lokasi di Kecamatan Paringin Selatan.Boyamin berkata petugas menggelembungkan 2 kali lipat harga pengadaan lahan tanah yang dibeli dari warga. Petugas mengalokasikan dana Rp 60 ribu per meter, tapi warga pemilik tanah cuma diganti rugi seni lai Rp 30 ribu per meter. Alhasil, ada 19 orang pemilik tanah meradang karena dirugikan atas harga tanah di luar ketentuan.“Terhadap kroni oknum pejabat, harga tanah justru diduga telah dinaikkan sangat tinggi, sehingga menguntungkan pemilik dan merugikan negara. Semestinya, harga maksimal Rp 60 ribu per meter,” ujar Boyamin. Pemkab Balangan melaksanakan program pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum atau tukar guling tanah dengan milik Adaro Indonesia. Pemkab membeli tanah milik warga sebanyak 22 bidang yang luasnya sekitar 13 hektar. Kalaupun mengacu harga Rp 60 ribu per meter, Boyamin melihat seharusnya Adaro mendapat tanah seluas 26 hektar.Menurut Boyamin, Pemkab Balangan sudah membuat satuan tugas sesuai SK Bupati Balangan Nomor 188.45/109/KUM tahun 2017 dan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/142/KUM tahun 2018, dengan ketua dijabat Wakil Bupati Balangan.Atas dasar SK Bupati Balangan, kata Boy, warga pemilik bidang tanah memberi kuasa kepada oknum penguru s satgas tanah bentukan Pemkab Balangan untuk proses penjualan ke PT Adaro Indonesia. Setelah Adaro sepakat atas nilai apraisal dan letak tanah, Boyamin berkata ada oknum makelar menemui pemilik tanah dengan iming-iming janji menggiurkan.“Bahkan oknum mengaku tak akan mengambil sepersen pun dari hasil penjualan tanah tersebut. Justru warga yang sudah menjual tanahnya, akan diberi uang lelah dari Pemkab Balangan. Apabila dapat mencarikan lahan seluas kurang lebih 20 hektar,” kata Boyamin.Termakan rayuan itu, makelar tanah kemudian menyodorkan kertas yang telah dilipat dan meminta pemilik tanah meneken tanda tangan. Pemilik tanah tak boleh membaca isi surat yang terlipat tersebut.“Malah pengurus marah-marah, dengan mengatakan kenapa warga tidak percaya dengan mereka sebagai pengurus satgas Pemkab Balangan,” ucap Boyamin menirukan kesaksian warga.Boyamin membawa bukti yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Kalsel, yakni salinan SK Bupati Balangan No188.45/109/KUM tahun 2017 tenta ng Penetapan Satgas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Tahun 2017, dan lampiran susunan keanggotaan.Kemudian ada salinan SK Bupati Balangan No188.45/142/KUM tahun 2018 tentang Penetapan Satgas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Tahun 2018, dan lampiran susunan keanggotaan.Agar bukti lebih valid, Boyamin turut melampirkan salinan surat pernyataan Helda Yani dan Ardiansyah selaku pemilik tanah, yang bersaksi cuma menerima pembayaran Rp 30 ribu per meter. Sedangkan dalam fotokopi print out rekening tertulis Rp 60 ribu per meter disertai luas lahan. Boyamin meminta Kejati Kalsel mengusut dugaan rasuah itu dan menentukan tersangka bagi oknum yang terlibat. “Saksi-saksinya bisa Sekda Pemkab Balangan, Asisten Pemerintah, Kesra Setda Pemkab Balangan, dan Ketua RT setempat,” kata Boyamin.Boyamin menuturkan belum ada serah terima aset lahan tukar guling secara formil antara Pemkab Balangan dan PT Adaro Indonesia. Namun, kata dia, sec ara material sudah terjadi tukar guling lahan. Meski tanpa landasan tertulis, Adaro tetap mendapat haknya atas lahan tersebut ketika akan menumpuh jalur hukum.“Bahwa dalam perkara ini, dapat dikategorikan minimal sebagai percobaan korupsi sehingga peristiwa percobaan korupsi dianggap telah selesai peristiwa dugaan korupsi dalam perkara tersebut,” kata Boyamin.Ia meyakinkan kasus ini melibatkan beberapa orang, seperti makelar tanah dan oknum ASN Pemkab Balangan. “Oknum pegawai Bank Kalsel Cabang Paringin juga bisa terkena kasus, yang sudah mencairkan dana pembelian lahan kepada masyarakat,” katanya. Boyamin juga akan melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Kalsel atas dugaan pembobolan bank yang dilakukan oknum panitia pembebasan lahan Pemkab Balangan. Ia membawa surat pernyataan warga yang rekeningnya dibobol, karena warga tak mengetahui harga pembelian tanah dari Adaro senilai Rp 60 ribu, tapi cuma tercatat Rp 30 ribu di rekening bank. (Anang Fadhilah)
Sumber: Google News | Berita 24 Kalsel

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »